Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menegaskan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Langkah ini dipandang sebagai bagian penting dari transformasi sistem keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Digitalisasi daerah bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan strategis di tengah tuntutan efektivitas layanan publik dan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Melalui TP2DD, pemerintah daerah mendorong peralihan dari transaksi tunai ke transaksi non-tunai sebagai fondasi penguatan sistem keuangan digital.

Dalam arahannya pada High Level Meeting TPID dan TP2DD, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong menegaskan bahwa penerapan digitalisasi harus dimulai dari internal pemerintahan. Penggunaan mobile banking diwajibkan bagi ASN, PNS, dan PPPK sebagai bentuk komitmen nyata terhadap sistem pembayaran digital yang aman dan terpantau.

Selain itu, Pemkab Toraja Utara terus memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada berbagai layanan publik, termasuk sektor retribusi daerah. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Penguatan ekosistem digital juga dilakukan melalui optimalisasi sistem pendukung pemerintahan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPLAH, dan MPOS, guna mendukung integrasi data dan proses layanan lintas perangkat daerah.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Pemerintah daerah mendorong sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, perbankan, serta media untuk memperluas pemahaman publik terhadap manfaat transaksi non-tunai dan layanan digital.

Diskominfo-SP - 2025